PRESIDEN RI
Abdurrahman Hahid

Adalah Presiden ke 4 Republik Indonesia Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dr.(H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun) adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001.
Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti "Sang Penakluk". Kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas".
Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.
Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa.
Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.
Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.

Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.

Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada KH. Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya

Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar Studi Islam di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.

Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa; ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas.

Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jenderal Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan.

Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.

Awal karier
=======
Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma dan Gusdur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES,Gusdur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu,pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Gusdur merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Gusdur memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.

Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis,menulis untuk majalah dan surat kabar Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu,ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Gusdur tinggal bersama keluarganya.

Meskipun memiliki karier yang sukses pada saat itu, Gusdur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974 Gusdur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik. Satu tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.

Pada tahun 1977, Gusdur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dan Universitas ingin agar Gusdur mengajar subjek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi. Namun kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas.

Sumber sebagian dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid



Presiden ke 4 RI

Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng adalah Presiden ke 3 Republik Indonesia (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; umur 82 tahun). Ia menggantikan Soeharto yang di paksa turun dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama salah satu universitas di Gorontalo, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo.

Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya beretnis Jawa. R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah anak seorang spesialis mata di Yogya, dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah.
B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.

Ia pernah belajar di SMAK Dago. Ia belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1954. Pada 1955–1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Soeharto.

Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil Presiden (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto. Ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.

Habibie menjadi Presiden Indonesia pada saat kondisi Negara dalam keadaan Kacau pasca Runtuhnya rezim Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan  kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kukuh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Melalui penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR".

sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/B._J._Habibie

Presiden ke 3 RI

Sang Putra Fajar

Soekarno adalah seorang tokoh proklamator yang membawah bangsa indonesia menujuh gerbang kemerdekaan dan tentunya biliau tidak sendirian mengantarkan bangsa ini menujuh kemerdekaan. bersama bung hatta dan tokoh-tokoh kemerdekaan lainnya beliau berusaha memperjuangkan bangsa ini agar dapat diakui dunia bahwa bangsa Indonesia harus terlepas dari belenggu penjajahan yang telah berabad-abad lamanya. yang sudah menjadi suatu impian setiap bangsa yang ingin hidup damai dan sentosa. Beliau juga adalah seorang orator ulung di zamannya bahkan boleh dikatakan belum ada yang bisa menggantikan dan menyamai kepiawaiannya dalam berdiplomasi di dunia perpolitikan hingga sekarang, bukan hanya di negeri ini beliau diakui kecerdasan atas ide dan gagasan yang brilian tapi di belahan bumi ini beliau di akui dan disegani oleh bangsa bangsa lain bahkan negara adi kuasa sekalipun segan terhadap beliau. banyak negara yang mengabadikan nama beliau karena beliau juga di cintai oleh masyarakat di berbagai penjuruh dunia. Soekarno dilahirkan di Surabaya tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli Koesno Sosrodihardjo. Beliau merupakan anak yang berprestasi sejak kecil bahkan Soekarno mampu menguasai begitu banyak bahasa sehingga dikenal dengan kecerdasannya di mata dunia. dan banyak isi dari pidato-pidatonya yang hingga sekarang masih abadi dan menjadi pemicu semangat anak-anak bangsa. 

dan berikut biogarafinya Soekarno :
  • Nama lengkap : Ir. Soekarno
  • Nama panggilan : Bung Karno
  • Nama kecil : Kusno
  • Tempat, tanggal lahir : Blitar, 6 Juni 1901
  • Agama : Islam
  • Nama Isteri :
  1. Fatmawati
  2. Hartini
  3. Ratna Sari Dewi  
  • Nama Anak :
  1. Guntur, 
  2. Megawati, 
  3. Rachmawati, 
  4. Sukmawati, 
  5. Guruh (dari Fatmawati)
  6. Taufan, Bayu (dari Hartini)
  7. Kartika (dari Ratna Sari Dewi)
  • Pendidikan :
  • HIS di Surabaya
  • Hoogere Burger School (HBS)
  • Technische Hoogeschool (THS) di Bandung
     Meninggal : 21 Juni 1970
     Dimakamkan : Blitar, Jawa-Timur

Bung Karno adalah nama populer dari Soekarno. Lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ketika Soekarno kecil, ia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno bahkan sempat mengenyam sekolah disana walau tidak sampai selesai, karena harus ikut bersama dengan orang tuanya yang pada waktu itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, Soekarno kemudian disekolahkan di Eerste Inlandse School dimana ayahnya juga bekerja disitu sebagai guru. Akan tetapi kemudian ia dipindahkan pada tahun 1911 ke ELS yang setingkat sekolah dasar untuk dipersiapkan masuk di HBS yang ada di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto atau HOS Cokroaminoto yang merupakan sahabat dari ayah Soekarno. Darisanalah Soekarno kenal dengan dunia perjuangan yang membuatnya menjadi pejuang sejati.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang dimana pada tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga membuat Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia. Dalam biografi Soekarno, ia berhasil membentuk pancasila dengan timnya sebagai dasar negara Indonesia.

Dengan proklamasi kemerdekaan ini juga membuat kawannya Mohammad Hatta dinobatkan sebagai wakil presiden pertama Indonesia mendampingi Soekarno. Diluar sosoknya sebagai Bapak Bangsa Indonesia, tidak banyak orang yang tahu jika Soekarno pernah menikah sebanyak sembilan kali. Kharisma yang luar biasa dimiliki oleh Soekarno melalui penuturan orang – rang yang dekat dengannya membuat wanita cantik terkesima dan kemudian dijadikan istri Soekarno. Beliau tertarik dengan wanita sederhana dan sopan. Salah satu istrinya Fatmawati pernah bertanya pada presiden Soekarno mengenai wanita yang berpenampilan seksi. Beliau menjawab bahwa wanita yang penampilannya sopan dan sederhana lebih menarik dan lebih ia sukai. Menurut Soekarno kecantikan seorang wanita terlihat dari keaslian, tutur bahasanya, sikapnya dan kesederhanaan yang terpancar dari dalam dirinya.

Biografi Soekarno

Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada pemilihan umum presiden 2014 

melambungkan berbagai harapan akan perubahan kebijakan di banyak bidang, termasuk politik luar negeri. Hampir lima tahun berselang, apakah harapan itu terwujud?
Jokowi yang tak punya latar belakang elite dipandang sebagai wajah segar dalam politik Indonesia. Majalah Time edisi 16 Oktober 2014, misalnya, memajang besar-besar wajah close-up Jokowi dengan judul yang tak kalah bombastis: “A New Hope.”
Beberapa bulan awal masa kepemimpinannya, Jokowi berusaha menjawab segala harapan tersebut dengan cukup meyakinkan. Seperti ditulis oleh Nithin Coca dalam esainya di The Intrepreter, Jokowi melontarkan pernyataan dalam pidatonya pada ulang tahun ke-60 KTT Asia-Afrika. Ia menyatakan pentingnya tatanan global yang lebih adil dan tidak hanya didominasi oleh beberapa negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Cina. Coca menyebutnya "Sukarno-like moment" alias momentum yang mirip Sukarno.
Tatanan global yang lebih adil, ucap Jokowi, dapat tercapai melalui reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam hal penanganan kekerasan tanpa adanya mandat dari PBB, masalah yang hingga kini memang menjadi kendala bagi lembaga antar bangsa tersebut untuk bertindak dalam kasus-kasus yang melibatkan korban jiwa dalam jumlah besar seperti potensi genosida. Dalam hal ini, Jokowi menyoroti masalah kemerdekaan Palestina di mana PBB tidak dapat melakukan apa pun meski masyarakat Palestina menderita.
“Dunia tidak berdaya melihat Palestina menderita karena penjajahan. Kita tidak bisa berpaling dari penderitaan rakyat Palestina,” sebut Jokowi. “Sebagai negara demokrasi terbesar, Indonesia siap memainkan peran global. Indonesia siap kerja sama dengan semua pihak.”
Sayangnya, Coca menilai bahwa hal tersebut sekadar retorika. Indonesia, tulis Coca, memang menindaklanjuti seruan Jokowi tersebut. Sayangnya tak banyak yang dilakukan karena Jokowi memang tak pernah bermaksud menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dunia atau mengambil langkah tegas dalam politik internasional.
Lantas, apakah yang menjadi fokus dari kebijakan luar negeri Jokowi?
Ke Dalam Negeri
Melansir makalah kerja Centre for Strategic and International Studies (CSIS) berjudul “Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)” oleh Fitriani dan Vido Chandra Panduwinata, terdapat lima pilar kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan visi Nawa Cita yang dicanangkan oleh Jokowi pada awal masa jabatannya.
Pilar pertama adalah keamanan dan perdamaian. Pilar kedua, sementara itu, adalah diplomasi ekonomi. Pilar ketiga adalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Pilar keempat adalah kerja sama Association of South East Asian Nations (ASEAN). Yang terakhir adalah diplomasi maritim.
Para komentator menilai diplomasi ekonomi inilah yang kemudian menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Jokowi, seiring upayanya memusatkan kebijakan pada pengembangan ekonomi Indonesia jangka panjang, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur.
Dalam catatan singkatnya yang dimuat di situsweb ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada, Siti Widyastuti Noor menyatakan salah satu kebijakan luar negeri yang nampak terkait diplomasi ekonomi adalah kebijakan diversifikasi pasar ekspor. Di bawah Jokowi, tulis Noor, Indonesia mulai memperluas negara tujuan ekspor seiring pembangunan hubungan ekonomi yang lebih erat dengan sejumlah negara di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.
Visi diplomasi ekonomi Jokowi ini bahkan sudah dikemukakan selama kampanye. Mengutip Kompas, pada Mei 2014, misalnya, Jokowi mengutarakan ide bahwa 80-90 persen kegiatan duta besar Indonesia di luar negeri sebaiknya adalah terkait urusan bisnis. Ide ini ia cetuskan setelah berkaca dari praktik yang dilakukan oleh sejumlah duta besar dari negara lain yang telah bertemu dengannya, salah satunya oleh duta besar Cina.
“Duta besar-duta besar Cina itu datang ke pasar betul-betul menjual, bukan lagi mempromosikan. Makanya produk mereka ada di mana-mana,” sebutnya.
Hal serupa ia sampaikan dalam acara rapat kerja di Kementerian Luar Negeri setelah pelantikan pada Februari 2015. Ia menekankan kepada seluruh perangkat Kementerian Luar Negeri mulai dari duta besar, diplomat hingga kepala perwakilan untuk fokus pada diplomasi ekonomi. Dia mengharapkan, melalui praktik diplomasi ini, neraca perdagangan dapat menjadi positif dan investasi asing langsung (FDI/Foreign Direct Investment) dapat lebih banyak masuk ke Indonesia.
Hal ini konsisten dilakukan oleh Jokowi sepanjang pemerintahannya. Pada November 2018 lalu, misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah memberikan pembekalan terkait cara mempererat hubungan dagang kepada calon duta besar Indonesia.
Hasilnya, dalam penyampaian kinerja Kemenlu pada Januari 2019 lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengklaim bahwa capaian angka perdagangan Indonesia dengan sejumlah pasar non-tradisional yakni di negara-negara kawasan Amerika Selatan hingga Eropa Timur naik 100 persen dari empat tahun lalu.
Dilansir CNBC, tingkat realisasi penanaman modal asing (PMA) juga terus meningkat dan memuncak pada kuartal IV-2017 mencapai angka Rp112 triliun. Namun, pada 2018 angka tersebut menurun. Pada kuartal III-2018, angka PMA mencapai titik terendah sejak kuartal I-2015 yakni Rp89,1 triliun. Total investasi pada kuartal tersebut mencapai Rp173,8 triliun, atau turun 1,6 persen dibandingkan kuartal III-2017.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan hal ini terjadi karena fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, neraca perdagangan negatif dalam periode Januari-September 2018, serta perang dagang Cina-AS.
Coca menilai, absennya Jokowi dalam setiap penyelenggaraan sidang umum PBB (yang sangat kontras dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) juga mengindikasikan bahwa memang kebijakan Indonesia luar negeri Indonesia lebih memprioritaskan untuk melihat ke dalam negeri.
Citra Islam
Kondisi politik dalam negeri memiliki pengaruh secara tidak langsung pada kebijakan luar negeri Jokowi.
Serangan terhadap keislaman Jokowi sejak pilpres 2014 serta kekalahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu menunjukkan penguatan politik identitas Islam di tanah air. Sejak itu Jokowi terus berusaha mengangkat citra Islamnya di hadapan publik dalam negeri. Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi dalam Pilpres 2019 mempertegas langkah tersebut.
Upaya Jokowi, tulis Coca, juga ditransformasikan di bidang kebijakan luar negeri. Dalam Dewan Keamanan PBB, misalnya, Indonesia dan Kuwait menyusun rancangan resolusi untuk mengutuk aksi Israel yang tidak memperpanjang izin tinggal bagi tim pemantau internasional di Kota Hebron, Palestina.
Sebagai catatan, Indonesia baru saja kembali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sejak Januari 2019.
Tak hanya itu, Indonesia juga mengkritik keras kebijakan AS dan Australia yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah langkah yang dinilai populer bagi citra pemerintahan Jokowi di dalam negeri.
Jokowi juga mengeluarkan kebijakan terkait kasus pembantaian Rohingya di Myanmar. Mengutip laporan dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul “Indonesia and The Rohingya Crisis,” dalam sebuah konferensi pers pada 3 September 2017 Jokowi mengumumkan telah menginstruksikan Menlu Retno untuk melawat ke Myanmar dan mendesak pemerintah setempat untuk menghentikan kekerasan, melindungi pemeluk agama Islam, dan menjamin akses organisasi kemanusiaan.
Pada saat yang hampir bersamaan, di dalam negeri, memang terdapat desakan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya adalah peserta Aksi 212 yang tergabung dalam Aksi Bela Rohingya. Mereka menggelar sejumlah aksi protes, salah satunya di depan kedutaan besar Myanmar di Jakarta.
Sejumlah langkah diplomasi sesungguhnya telah dilakukan oleh Menlu Retno jauh sebelumnya. Pada Januari 2017, misalnya, Kemenlu telah mencoba melakukan komunikasi intensif dengan Myanmar dan Bangladesh, menjembatani komunikasi kedua negara yang terus memburuk.
Mangadar Situmorang dalam studinya berjudul “Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK” (2015) menilai bahwa Jokowi memang perlu mengambil hati rakyat agar dapat memiliki posisi tawar yang lebih baik di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lawan-lawan politiknya.

Sumber : (tirto.id - Politik)
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Windu Jusuf


Jokowi's visit in the economic partnership with Japan and China

Presiden ke 7 RI

Zaman Orde Lama  ( bagian. 2 )

Demokrasi Terpimpin Soekarno

Soekarno sadar bahwa periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena perbedaan-perbedaan ideologis di dalam kabinet. Solusi yang disampaikan Soekarno adalah "Demokrasi Terpimpin" yang berarti pengembalian kepada UUD 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter. Dengan cara ini, ia memiliki lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Pihak militer, yang tidak senang dengan perannya yang kecil dalam soal-soal politik hingga saat itu, mendukung perubahan orientasi ini.
Pada tahun 1958, Soekarno telah menyatakan bahwa militer adalah sebuah 'kelompok fungsional' yang berarti mereka juga menjadi aktor dalam proses politik dan pada periode Demokrasi Terpimpin, perannya tentara dalam politik akan menjadi lebih besar.

Pada tahun 1959, Soekarno memulai periode Demokrasi Terpimpin. Ia membubarkan parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru yang setengah dari anggotanya ditunjuk sendiri oleh Soekarno. Soekarno juga sadar akan bahayanya bagi kedudukannya bila militer menjadi terlalu kuat.
Karena itu, Soekarno mengandalkan dukungan dari PKI untuk mengimbangi kekuatan militer. Baik militer maupun PKI merupakan bagian dari filosofinya yang disebut 'Nasakom', sebuah akronim yang mencampurkan tiga buah ideologi yang paling penting dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1950an dan awal 1960an yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Ketiga komponen ini hanya memiliki sedikit kesamaan, bahkan tiap komponen bermasalah dengan komponen lainnya. Semuanya tergantung pada kemampuan politik, kharisma dan status Soekarno untuk tetap menjaga kesatuan ketiga komponen ini.

Karakteristik penting lain dari Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah tendensi anti Barat dalam kebijakan-kebijakannya. Beliau memperkuat usaha-usaha untuk mengambil alih bagian Barat pulau Papua dari Belanda. Setelah sejumlah konflik bersenjata, Belanda menyerahkan wilayah ini ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian menyerahkannya kepada Indonesia pada tahun selanjutnya.

Dari 1962 sampai 1966, Soekarno menggelar politik konfrontasi melawan Malaysia. Ia menganggap pendirian Federasi Malaysia, termasuk Malaka, Singapura, dan wilayah Kalimantan yang sebelumnya dikuasai Inggris (Sarawak dan Sabah), sebagai kelanjutan dari pemerintah kolonial dan melaksanakan kampanye militer yang tidak sukses untuk ‘menghancurkan’ Malaysia.
Bagian dari kebijakan konfrontasi ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB karena PBB mengizinkan Malaysia menjadi negara anggota. Pada tahun 1965, Soekarno terus memutuskan hubungan dengan dunia kapitalis Barat dengan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, yang berarti bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti dialirkan ke Indonesia. Hal ini memperburuk situasi ekonomi Indonesia yang telah mencapai level ekstrim berbahaya pada saat itu.

Kudeta Misterius Gerakan 30 September

Masalah antara ketiga komponen Nasakom membesar. Pada 30 September 1965, menjadi jelas betapa berbahayanya campuran politis yang telah diciptakan Soekarno. Pada malam itu, enam jenderal dan satu letnan diculik dan dibunuh oleh perwira-perwira aliran kiri yang menamakan diri Gerakan 30 September. Berdasarkan tuduhan yang ada, para perwira militer yang terbunuh ini merencanakan kudeta untuk menjatuhkan Soekarno. Namun, tidak ada bukti bahwa akan ada kudeta militer melawan Soekarno.
Juga tidak ada bukti bahwa PKI berada di belakang serangan untuk mencegah kudeta militer ini. Namun, Suharto, kepala dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang kemudian mengambil alih kekuasaan militer karena menjadi perwira militer tertinggi setelah pembunuhan atasannya, dengan cepat menyalahkan PKI. Dengan segera, pengikut komunis dan orang-orang yang diduga mengikuti komunis dibantai terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Sumatra Utara.
Dugaan jumlah korban bervariasi di antara 400.000 sampai satu juta orang. Diduga bahwa pihak-pihak yang melakukan pembantaian adalah unit-unit militer, kelompok-kelompok kriminil sipil (yang mendapatkan senjata dari militer) dan Ansor (organisasi pemuda militan dari NU). Pembantaian ini berlanjut sepanjang 1965 dan 1966.
Namun, banyak isu mengenai kudeta ini dan tindakan-tindakan anti-komunis selanjutnya tetap tidak jelas sampai saat ini dan kemungkinan besar tidak akan diketahui kebenarannya. Setelah Orde Baru Suharto berakhir pada tahun 1998, masyarakat Indonesia mulai meragukan penjelasan resmi dari Pemerintah yang menyalahkan komunis namun bab sejarah ini tidak menerima perhatian besar dalam diskusi publik, kecuali sebuah laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2012 yang menyatakan pembantaian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia luar biasa.
Kudeta ini dan peristiwa-peristiwa selanjutnya menyebabkan konsekuensi-konsekuensi politis dramatis untuk Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat militer yang membuat kekuasaan nyata berada di tangan Jenderal Suharto. Selama dua tahun selanjutnya, Suharto dengan pelan namun pasti memperluas kekuasaannya dan menyudutkan Soekarno ke pinggir. Hal ini menandai dimulainya Orde Baru Suharto. Soekarno ditempatkan di bawah tahanan rumah di Bogor (Jawa Barat) dan kesehatannya menurun hingga kematiannya pada tahun tahun 1970.

Indeks  : https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/item65?
             : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia

Presiden Pertama RI

Sejarah per Politikan di Indonesia

Zaman Orde Lama  ( bagian 1 )

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem domokrasi konstitusional yang terdiri dari beberapa pulau yang tersusun dari barat sampai ke timur. adapun jumlah pulau tersebut terdiri darit 17.504 pulau yang termasuk ke dalam.
wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017.
Tahun 1972, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memublikasikan sebanyak 6.127 nama pulau-pulau di Indonesia. Pada tahun 1987 Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.503, di mana 5.707 di antaranya telah memiliki nama, termasuk 337 nama pulau di sungai.

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), pada tahun 1992 menerbitkan Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia yang mencatat sebanyak 6.489 pulau bernama, termasuk 374 nama pulau di sungai.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Pada tahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 18.306 buah.
Data Departemen Dalam Negeri berdasarkan laporan dari para gubernur dan bupati/wali kota, pada tahun 2004 menyatakan bahwa 7.870 pulau yang bernama, sedangkan 9.634 pulau tak bernama.
Dari sekian banyaknya pulau-pulau di Indonesia, yang berpenghuni hanya sekitar 6.000 pulau.
ini adalah gambaran betapa luas nya negara kesatuan republik Indonesia dan mempunyai kekayaan yang sangat melimpah yang harus di jaga dan di pertahankan keutuhannya.

Selepas dari zaman penjajahan dimana indonesia pernah di jajah oleh Belanda selama lebih kurang 350 tahun dan di jajah oleh Jepang selamah lebih kurang 3,5 tahun dan baru mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 lebih tepatnya di Proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, oleh Bapak Ir.Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dan sekaligus pasangan ini menjadi Presiden dan wakil presiden Pertama Indonesia.
Disini akan dibahas tentang Ir. Soekarno dimana beliau adalah seorang sosok yang Kharismatik dan Berwibawah serta kecerdasannya tidak di ragukan lagi, beliau merupakan Bapak Proklamator indonesia atas perjuangan beliaulah dan dibantu para tokoh tokoh perjuangan lainnya indonesia bisa terlepas dari Penjajahan.

Ir. Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tahun (1901-1970) pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun bertumbuh dalam lingkungan tradisional Jawa dan Bali, Soekarno mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern kolonial Belanda. Sejak usia muda minat utamanya adalah membaca buku-buku dengan topik Filosofi, Politik dan Sosialisme. Waktu masih sekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumahnya Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin pertama dari Sarekat Islam (yang kemudian menjadi gerakan penting untuk kebangkitan nasional Indonesia). Tjokroaminoto menjadi mentor politik dan inspirasi bagi Soekarno.

Pada tahun 1927 Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun, aktivitas politik subversif ini menyebabkan kekhawatiran oleh rezim Pemerintah Kolonial Belanda yang represif di tahun 1929.
Bagi orang-orang Indonesia pada saat itu, pembuangan Soekarno itu malah memperkuat saja citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Setelah pembebasannya, Soekarno berada dalam konflik yang terus berkelanjutan dengan pemerintahan kolonial selama tahun 1930an, menyebabkan Soekarno berkali-kali dipenjara.

Waktu Jepang menginvasi Hindia Belanda pada bulan Maret 1942, Soekarno menganggap kolaborasi dengan Jepang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan secara sukses. Sebuah taktik yang terbukti efektif.
Sampai saat ini, masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno, pencetus dari nasionalisme Indonesia, karena mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan membawa identitas politik baru kepada negara Indonesia.

Dimasa kepemimpinan nya Demokrasi parlementer di Indonesia pada tahun 1950an ditandai oleh ketidakstabilan. Alasan utamanya adalah perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologis negara. Situasi ini terlihat dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilihan umum pertama ini terjadi pada tahun 1955 dan dianggap jujur dan adil. Dua partai Islam yang besar yaitu Masyumi dan Nahdlatul Ulama, atau NU (Nahdatul Ulama telah memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952.
Selain perselisihan dalam elit politik Jakarta ( Ibu kota Indonesia ), ada masalah-masalah lain yang membahayakan persatuan Indonesia pada era tahun 1950an. Gerakan militan Darul Islam, yang bertujuan mendirikan negara Islam dan menggunakan teknik perang gerilya untuk mencapai tujuannya, telah memenangkan wilayah-wilayah di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Gerakan ini telah dimulai selama periode kolonial namun cepat merubah arahnya melawan pemerintahan di bawah Soekarno hingga penyerahannya pada tahun 1962.

Gerakan subversif lain yang berdampak adalah Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Barat. Keduanya dimulai pada akhir tahun 1950an dan menkonfrontasi pemerintah pusat dengan tuntutan-tuntutan reformasi politik, ekonomi, dan regional. Gerakan-gerakan ini dipimpin para perwira militer, didukung oleh anggota-anggota Masyumi dan Central Intelligence Agency (CIA) dari Amerika Serikat (AS) yang menganggap popularitas PKI sebagai sebuah ancaman besar.
Dengan menggunakan kekuatan militer, pemerintah pusat berhasil menghancurkan gerakan-gerakan ini pada awal 1960an. Terakhir, para mantan anggota militer bentukan Pemerintah Kolonial Belanda yang bernama Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Sekalipun berhasil dikalahkan oleh kekuatan militer Indonesia pada tahun yang sama, konflik bersenjata berlanjut hingga tahun 1963.

Sukarno ( Sejarah per Politikan di Indonesia )

lahir di Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943; umur 66 tahun) adalah Gubernur Bank Indonesia dari 17 Mei 2008 – 17 Mei 2009. Ia mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia terkait pencalonannya sebagai Wakil Presiden dari Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilihan Umum Presiden 2009.
Sebelumnya menjabat Gubernur Bank Indonesia, Boediono menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersatu (5 Desember 2005 – 17 Mei 2008). Boediono juga pernah menjabat Menteri Keuangan Indonesia dalam Kabinet Gotong Royong (2001–2004) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Sebelumnya pada Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999) pimpinan Presiden BJ Habibie, Boediono menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Bank Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Saat ini ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, di universitas ini pula ia diangkat sebagai Guru Besar Nama julukan atau nama panggilannya oleh relasi dan orang-orang yang seringkali berinteraksi dengannya dengan disebutan ( The man to get the job done )

Pendidikan dan Penghargaan

1. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, di universitas
2. Gelar Bachelor of Economics (Hons) dari Universitas Western Australia tahun 1967.
3. gelar Master of Economics diperoleh dari Universitas Monash.
4. Gelar S3 (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania pada tahun 1979.
5. Ia mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana tahun 1999
6. Distinguished International Alumnus Award" dari University of Western Australia pada tahun 2007.

Karir Pemerintahan

1. Boediono pertama kali diangkat menjadi menteri pada tahun 1998 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Setahun kemudian, ketika terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid, ia digantikan oleh Kwik Kian Gie.

2. Ia kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2001 dalam Kabinet Gotong Royong menggantikan Rizal Ramli. Sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong, ia membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional dan mengakhiri kerja sama dengan lembaga tersebut. Oleh BusinessWeek, ia dipandang sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam kabinet tersebut. Di kabinet tersebut, ia bersama Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dijuluki 'The Dream Team' karena mereka dinilai berhasil menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari Krisis Moneter 1998. Ia juga berhasil menstabilkan kurs rupiah di angka kisaran Rp 9.000 /dolar AS.

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Boediono akan dipertahankan dalam jabatannya, namun posisinya ternyata ditempati Jusuf Anwar. Menurut laporan, Boediono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar.

3. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada 5 Desember 2005, Boediono diangkat menggantikan Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Indikasi Boediono akan menggantikan Aburizal Bakrie direspon sangat positif oleh pasar sejak hari sebelumnya dengan menguatnya IHSG serta mata uang rupiah. Kurs rupiah menguat hingga dibawah Rp 10.000 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ juga ditutup menguat hingga 23,046 poin (naik sekitar 2 persen) dan berada di posisi 1.119,417, berhasil menembus level 1.100[8]. Ini karena Boediono dinilai mampu mengelola makro-ekonomi yang kala itu belum didukung pemulihan sektor riil dan moneter.

4. Pada tanggal 9 April 2008, DPR mengesahkan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Burhanuddin Abdullah. Ia merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pengangkatannya didukung oleh Burhanuddin Abdullah, Menkeu Sri Mulyani, Kamar Dagang Industri atau Kadin, serta seluruh anggota DPR kecuali fraksi PDIP.

Wakil Presiden RI

Adalah sosok yang berwibawah dan penuh kharismatik, beliau adalah seorang presiden pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dalam kepemimpinannya beliau telah berhasil mengangkat negeri ini dari keterpurukan sosial dan ekonomi
walaupun beliau selalu mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang berseberangan, namun beliau tetap menjalankan tugasnya dengan sabar ,tenang dan tawaqal, beliau juga figure seorang bapak yang tegas namun sabar, kehidupan rumah tangganya yang harmonis jauh dari fitnah, cacian dan makian serta gossip-gosip miring, walaupun ada beliau tetap tenang menghadapi segala persoalan kehidupan rumah tangga, walaupun sibuk dengan tugas kenegaraan namun bilau tidak pernah lepas ibadah dan bermohon kepada Allah S.W.T. sedikit banyaknya beliau juga belajar masalah Ketuhanan





Presiden Ke 6 RI

Subscribe Our Newsletter

Recent Comments

Disqus Logo